Sekjen Kemenkumham Tinjau Asset BHP Semarang di Kawasan Kota Lama udalam rangka rencana revitalisasi, BHP Semarang mengadakan Rakor dengan Disdukcapil se Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan DIY Terkait Bidang Perwalian dan Harta Tak Terurus

» Kurator Dalam Kepailitan

KURATOR DALAM KEPAILITAN



1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2. Pengertian

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengawasan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan, artinya bahwa pailit merupakan suatu keadaan dimana seseorang debitur tidak mampu melunasi hutang-hutangnya.

Kepailitan tidak sama dengan bangkrut. Pailit sendiri adalah kemacetan pembayaran atau penundaan kewajiban pembayaran utang namun masih memiliki harta benda sedangkan bangkrut adalah gulung tikar atau dapat dikatakan bahwa untuk dinyatakan bangkrut, orang atau pihak yang dinyatakan bangkrut bisa karena kehabisan modal, harta benda habis karena suatu bencana sehingga tidak dapat melanjutkan kegiatannya kembali dan hal-hal lain yang mengakibatkan musnahnya harta benda.

Pernyataan pailit harus didahului dengan pernyataan Pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitur sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya. Dalam hal pemberesan atas harta terpailit undang-undang memberikan kewenangan tidak hanya kepada Balai Harta Peninggalan tetapi juga kepada kurator swasta. Namun demikian undang-undang ini tidak memberikan kewenangan kepada Balai Harta Peninggalan bertindak selaku pengurus dalam hal penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, tetapi kepada kurator swasta atau perorangan yang terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas tanggungjawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Adapun akibat hukum terhadap debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan antara lain:

• Harta debitur diambil alih dari kekuasaannya dan ditempatkan berada dibawah kekuasaan kurator;

• Debitur tidak mempunyai kewenangan untuk dalam hal mengurus serta kepemilikan kekayaan;

• Semua harta kekayaan debitur pailit baik yang ada maupun yang akan ada masuk dalam budel pailit untuk diselesaikan dengan para  krediturnya.

 

Pihak yang berhak mengajukan pailit Antara lain:

1. Permohonan debitur sendiri (tanpa paksaan)

2. Atas permintaan 1 (satu) atau lebih kreditur

3. Kejaksaan atas kepentingan umum

4. Bank Indonesia apabila debitor adalah lembaga perbankan 

5. Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitor adalah lembaga efek

 

Seseorang dinyatakan pailit apabila:

1. Mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih

2. Tidak membayar hutang sedikitnya 1(satu) hutang

3. Utang tersebut dapat ditagih

4. Permohonan pailit dapat diajukan oleh satu atau lebih kreditor

 

3. Syarat-syarat :

Adanya Penetapan/ Putusan Pengadilan Niaga.

4. Standar Operasional Prosedur

Penjelasan :

A. TAHAP PENGURUSAN

  1. Mengumumkan adanya kepailitan tersebar pada 2 (dua) Surat Kabar dan Berita Negara R.I., yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas sekaligus berisi pemberitahuan tentang waktu dan tempat rapat kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan kreditur/ pajak kepada kurator, waktu dan tempat rapat verifikasi (Pasal 15 ayat 4, jo. Pasal 14);
  2. Melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat- surat dokumen, uang, perhiasan dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98), sekaligus membuat pencatatan harta pailit atau inventarisasi aset (Pasal 100 ayat 1);
  3. Memanggil para kreditur/ pajak untuk mendapatkan tagihannya pada kurator (Pasal 90 ayat 4);
  4. Membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan hutang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditur beserta jumlah piutang masing-masing kreditur (Pasal 102);
  5. Menagih piutang debitur pailit;
  6. Mengadakan rapat-rapat kreditur, verifikasi dengan persetujuan hakim pengawas;
  7. Menerima dan menyampaikan rencana perdamaian (accord) dari debitur pailit.


B. TAHAP PEMBERESAN

  1. Membuat daftar kreditur/pajak yang menyatakan sifat piutang, jumlah piutang masing-masing kreditur, nama dan tempat tinggal kreditur yang diakui dan disahkan pada rapat verifikasi;
  2. Melaksanakan pemberesan dan menjual semua harta pailit baik secara lelang umum atau dibawah tangan dengan terlebih dahulu ditaksir harganya oleh tim penilai/ appraisal (Pasal 184);
  3. Membuat daftar pembagian kepada masing-masing kreditur dan dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas (Pasal 189) dan mengumumkan/meletakan pada papan pengumuman untuk memberi kesempatan para kreditur yang merasa keberatan atas pembagian tersebut di kepanitraan pengadilan niaga dan kantor kurator;
  4. Setelah tidak ada yang keberatan atas daftar pembagian tersebut (point di atas) kurator memanggil kreditur/pajak untuk menerima tagihan masing-masing;
  5. Kurator wajib membuat pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 202 ayat 3).

Istilah-istilah dalam kepailitan 

1. Debitur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan

2. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.

3. Budel Pailit adalah Harta Kekayaan debitur Pailit yang telah dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan 

4. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor Pailit  dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Alur Penanganan Pailit di Balai Harta Peninggalan Semarang