Sekjen Kemenkumham Tinjau Asset BHP Semarang di Kawasan Kota Lama udalam rangka rencana revitalisasi, BHP Semarang mengadakan Rakor dengan Disdukcapil se Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan DIY Terkait Bidang Perwalian dan Harta Tak Terurus

» Perwalian

PROSES PENGURUSAN PERWALIAN


1. Dasar Hukum

- Kitab Undang- undang Hukum Perdata (B.W);
- Instruksi BHP Indonesia Lembaran Negara 1872 No.166 Pasal 47 sampai Pasal 60;
- Peraturan mengenai Majlis Budel;
- UU No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pengertian

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur Oleh Undang-undang. Perwalian anak di bawah umur terjadi karena :

1. Salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
2. Orang Tua bercerai;
3. Pencabutan dari kekuasaan orang tua.

Timbulnya suatu Perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/ isteri, anak- anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak- anak yang masih dibawah umur. 

Sebagaimana diketahui bahwa anak-anak yang masih di bawah umur mereka belum cakap bertindak dalam menjaiankan perbuatan hukum, dalam hal demikian mereka ini rentan sekali untuk dimanfaatkan oleh walinya akan hal-hal mereka, Untuk itu Peranan BHP sebagai wali pengawas berfungsi sebagai pengawas wali; Ayah/lbu yang hidup lebih lama terhadap perlakuan wali kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur, juga terhadap harta kekayaan mereka dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, 

Maka dengan tampilnya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, baik hak maupun kewajibannya.

Dalam artian, Balai Harta Peninggalan memikul tugas selaku wali sementara  (tijdeijke   Voogd)  dan  Wali  Pengawas (Toeziende Voogd)

3. Syarat-syarat yang Diperlukan:

• Penetapan Pengadilan Negeri
• Identitas Wali
• Akta Kematian
• Akta Nikah
• Akta Kelahiran Anak
• Surat Ganti Nama
• Surat Wasiat (bila ada)
• Surat Kuasa (bila diwakilkan)
• Bukti Harta Kekayaan Anak Dibawah Umur

4. Kewajiban Wali:

• Mengurus harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya
• Bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk
• Menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa sesuai harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata
• Mengadakan pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan si anak
• Mengadakan pertanggungjawaban pada akhir tugas sebagai wali

5. Tugas dan Wewenang BHP sebagai Wali Sementara:

• Membuat daftar inventarisasi aset atas harta kekayaan orang yang dibawah perwalian sementara
• Mewakili segala kepentingan hukum, memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban serta harta kekayaan orang yang dibawah perwaliannya sampai dengan diangkatnya wali tetap
• Membuat perhitungan dan pertanggungjawaban atas segala pengurusan kepada wali tetap

6. Tugas dan Wewenang BHP sebagai Wali Pengawas:

• Membuat Berita Acara tentang terjadinya Perwalian itu sendiri
• Menyumpah si Wali sebelum dia menjalankan tugasnya sebagai Wali (Pasal 362 KUHPerdata)
• Memerintahkan si Wali untuk membuat daftar harta kekayaan orang yang dibawah perwaliannya (Pasal 127 KUHPerdata)
• Memerintahkan si Wali untuk membuat perhitungan tanggung jawab atas segala pengeluaran/biaya yang dikeluarkan dari harta kekayaan orang yang dibawah perwaliannya setiap tahun (Pasal 372 KUHPerdata)
• Balai Harta Peninggalan berwenang mengajukan pemecatan kepada Pengadilan Negeri untuk pemecatan Wali apabila ia bertindak curang (Pasal 373 KUHPerdata)
• Memerintahkan si Wali untuk membuat perhitungan dan pertanggungjawaban akhir apabila perwalian telah berakhir
• Memberikan pengawasan/perlindungan terhadap hak dan kewajiban serta harta kekayaan orang yang ditaruh dibawah perwalian apabila bertentangan dengan Wali dan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian
Dengan tampilnya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, baik hak maupun kewajibannya. Dalam artian, Balai Harta Peninggalan memikul tugas selaku wali sementara (Tijdeijke Voogd) dan Wali Pengawas (Toeziende Voogd)

Dengan tampilnya Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, baik hak maupun kewajibannya. Dalam artian, Balai Harta Peninggalan memikul tugas selaku wali sementara (Tijdeijke Voogd) dan Wali Pengawas (Toeziende Voogd).