Sekjen Kemenkumham Tinjau Asset BHP Semarang di Kawasan Kota Lama udalam rangka rencana revitalisasi, BHP Semarang mengadakan Rakor dengan Disdukcapil se Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan DIY Terkait Bidang Perwalian dan Harta Tak Terurus

» Share | Blog

Workshop dalam dalam rangka perpanjangan MoU Percepatan Penyampaian Salinan Putusan/Penetapan yang d

Magelang, Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang menggelar kegiatan workshop yang bertema Pemantapan Sinergitas Antara BHP Semarang dengan seluruh Pengadilan Negeri/Niaga se- Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding (MoU)) pada tanggal 1 sampai dengan 2 April, yang bertempat di Prambanan Hall Hotel Puri Asri Magelang. Salah satu tujuan dari diselenggarakannya kegiatan workshop ini yaitu melakukan perpanjangan MoU yang akan berakhir pada 25 Mei 2019, antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi DI Yogyakarta tentang Percepatan Penyampaian Salinan Putusan/Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Niaga kepada BHP Semarang terkait tugas dan fungsinya dalam rangka Peningkatan Layanan Jasa Hukum.

Hadir sebagai peserta antara lain Ketua Pengadilan Negeri se- Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, perwakilan pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen AHU Kemenkumham RI), perwakilan pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Kemenkumham DI Yogyakarta, dan perwakilan pegawai BHP se-Indonesia.

Pada hari pertama, pukul 14.30 acara pembukaan worshop tersebut dimulai dengan penampaian laporan penyelenggara oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Ibu Rr. Sri Widyaningsih. Ibu Rr. Sri Widyaningsih menegaskan bahwa acara ini penting untuk BHP yaitu untuk memperpanjang MoU dengan Pengadilan serta penting untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sebagai subyek hukum. Setelah itu acara dilanjutkan dengan pemberian arahan sekaligus membuka kegiatan workshop oleh Sekretaris Ditjen AHU Kemenkumham RI, Bapak Danan Purnomo, yang menyampaikan bahwa peran dan dukungan dari Pengadilan Negeri dan Niaga sangat penting untuk BHP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Malam harinya, sebelum kegiatan inti yaitu penandatanganan MoU, Kepala Kantor Kemenkumham Jawa Tengah, Bapak Sutrisman, berkesempatan menyampaikan sambutan selaku tuan rumah penyelenggaaan kegiatan workshop ini, acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara BHP Semarang dengan Pengadilan Negeri/Niaga serta Pengadilan Tinggi se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan disaksikan oleh Ditjen Perdata Administrasi Hukum Umum serta Sekretaris Ditjen Administrasi Hukum Umum. Penandatanganan pertama dilakukan oleh Bapak Sutrisman selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, dilanjutkan oleh Ibu Sri Soetatiek dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Bapak Suripto dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Setelah penandatangan MoU, Bapak Dulyono, Kepala Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen AHU, sebagai moderator memandu sesi pemberian materi oleh tiga narasumber. Narasumber pertama, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yaitu Ibu Sri Soetatiek yang menyampaikan materi tentang Hubungan Kerja antara Pengadilan dengan Balai Harta Peninggalan dalam hal Ketidakhadiran dan Kepailitan ditinjau dari Pasal 463 KUHPerdata dan Pasal 15 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Narasumber kedua, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak Suripto, menyampaikan materi tentang Hubungan Kerja antara Pengadilan dengan Balai Harta Peninggalan dalam hal Perwalian dan pengampuan ditinjau dari Pasal 366 dan 449 KUHPerdata. Dan narasumber ketiga yaitu Direktur Perdata Ditjen AHU Bapak Daulat Pandapotan Silitonga, yang menyampaikan materi tentang Rencana Strategis Pemerintah dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Balai Harta Peninggalan di Indonesia.

Kedepannya, diharapkan bahwa MoU yang telah ditandatangani tersebut dilaksanakan dan bukan sekedar formalitas belaka.


Related News


Leave a Comment