Sekjen Kemenkumham Tinjau Asset BHP Semarang di Kawasan Kota Lama udalam rangka rencana revitalisasi, BHP Semarang mengadakan Rakor dengan Disdukcapil se Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan DIY Terkait Bidang Perwalian dan Harta Tak Terurus

» Share | Blog

Penandatanganan Pakta Integritas Dilakukan Secara Digital Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM J

SEMARANG – Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Selasa (15/01) menggelar apel komitmen pelaksanaan janji kinerja tahun 2019. Diawali dengan persembahan Tari Kreasi Deklarasi Janji Kinerja yang ditampilkan oleh para CPNS Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Semarang, apel digelar di Lapangan Upacara Kantor Wilayah itu, dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah, Dewa Putu Gede dan diikuti seluruh pegawai kanwil serta Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Kepala Kantor Wilayah didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, Nugroho dan seluruh Kepala Divisi serta seluruh peserta apel mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) III putih hitam. Selain jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, kegiatan tersebut juga dihadiri Kapolda Jateng yang diwakili Irbid Ops Itwasda, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang diwakili Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dan Pangdam IV Diponegoro yang diwakili Kakundam Kodam IV Diponegoro. Kepala Kantor Wilayah, Dewa Putu Gede bertindak sebagai Pembina Apel. Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja diawali dengan pembacaan Pakta Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kepala Divisi Administrasi. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi janji kinerja tahun 2019 oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan. Selanjutnya penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM oleh Kepala Divisi Administrasi Susilo Pramono, Kepala Divisi Pemasyarakatan Heni Yuwono, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM RR. Sri Widyaningsih, Kepala Divisi Keimigrasian Ramli HS yang disaksikan oleh Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Perwakilan Polda Jawa Tengah , Perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan perwakilan Kodam IV Diponegoro.

Sementara untuk penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dilakukan oleh perwakilan UPT Eks Karisidenan Semarang yaitu Kepala Lapas Kelas I Semarang, Ketua BHP Semarang, Kepala Badiklat Hukum dan HAM Jateng, Kepala Rudenim Semarang. Perwakilan UPT Eks Karisidenan Banyumas dan Nusakambangan yaitu Kepala Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, perwakilan UPT Eks Karisidenan Surakarta yaitu Kepala Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dan Kepala Rutan Kelas I Surakarta, Eks Karisidenan Kedu diwakili oleh Kepala LPKA Kelas I Kutoarjo, Eks Karisidenan Pekalongan diwakili oleh Kepala Rupbasan Kelas II Pekalongan dan Eks Karisidenan Pati diwakili oleh Kepala Bapas Pati. Penandatanganan Pakta Integritas disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah. Yang berbeda dalam penandatanganan Pakta Integritas kali ini para perwakilan Kepala UPT dan Kakanwil menandatangani pakta integritas secara digital. Semua membubuhkan tanda tangannya di atas komputer tablet menggunakan pena elektronik. Bisa dikatakan bahwa Penandatanganan Pakta Integritas ini sebagai sebuah tanggung jawab dalam mengimplementasikan kontrak kerja yang harus dipatuhi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil Jawa Tengah. Seluruh peserta dapat melihat melalui layar televisi yang disediakan di lapangan tempat dilaksanakannya apel.

Pada kesempatan apel kali ini, Kakanwil Dewa Putu Gede juga menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pakaian Dinas Harian (PDH) secara simbolis kepada perwakilan CPNS Tahun 2017. Dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM RI yang dibacakan oleh Kepala Kantor Wilayah, Menteri Yasonna H. Laoly kembali menegaskan komitmen Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan good governance dengan komitmen janji kinerja dalam mencapai target-target yang telah disepakati paka akhir tahun 2018. Selain itu disinggung pula mengenai pencanangan Zona Integritas dan pelayanan publik guna meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Always The Best menjadi slogan Kementerian Hukum dan HAM guna mewujudkan hal tersebut.

Sumber: https://jateng.kemenkumham.go.id


Related News


Leave a Comment