Sekjen Kemenkumham Tinjau Asset BHP Semarang di Kawasan Kota Lama udalam rangka rencana revitalisasi, BHP Semarang mengadakan Rakor dengan Disdukcapil se Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan DIY Terkait Bidang Perwalian dan Harta Tak Terurus

» Share | Blog

Pembentukan Jabatan Fungsional Sebagai Bagian dari Upaya Restrukturisasi Balai Harta Peninggalan

SURAKARTA-Dalam rangka penataan UPT Balai Harta Peninggalan untuk mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja BHP menuju pelayanan yang PASTI, hari Minggu sore (04/11) digelar pembukaan Rapat Teknis Pembahasan Jabatan Fungsional Tertentu pada Balai Harta Peninggalan di The Sunan Hotel, Surakarta.

Kegiatan pembukaan yang diawali dengan laporan Sekretaris Ditjen AHU, Danan Purnomo, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam S. Pembentukan Jabatan Fungsional di lingkungan BHP merupakan bagian dari upaya restrukturisasi. Hal ini dikarenakan pembentukan JFT adalah amanat Peraturan Menpan RB tentang Pedoman UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Usul penataan UPT BHP telah mendapatkan persetujuan.

Demikian yang disampaikan Bambang Rantam mengawali sambutannya. "Saya mengharapkan setiap peserta segera merampungkan uraian tugas JFT yang mencakup seluruh tugas dan fungsi BHP, baik perwalian,Pengampuan,Ketidakhadiran,Kepailitan,Transfer Dana dll."

Sementara itu, sebelumnya Kepala Kanwil Jawa Tengah, Dewa Putu Gede, dalam sambutan selamat datangnya mengatakan bahwa kegiatan ini sangat positif bagi BHP, oleh karenanya beliau mendukung penyelenggaraan rapat teknis yang akan berakhir pada tanggal 6 Nivember 2018.

"Kami mengharapkan rapat teknis ini dapat menghasilkan capaian-capaian yang signifikan yang dapat memuluskan pembentukan JFT di lingkungan BHP sebagai bagian dari upaya restrukturisasi BHP, " ujarnya. "Kinerja BHP dapat menjadi lebih sinergis dan efektif dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum keperdataan yang lebih baik kepada masyarakat, "harapnya.

Di sisi lain, Bapak Sekjen berharap agar dapat dilakukan penyusunan dan penetapan standar kompetensi bagi pegawai yang ingin menduduki jabatan fungsional. "Ini akan menguatkan akuntabilitas individu maupun organisasi, sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai, "pungkasnya.

Sebagai informasi pembukaan rapat teknis ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Sesditjen AHU, Kepala Kanwil Jawa Tengah, Kapus Pengembangan Diklat Fungsional BPSDM, Kepala Divisi Yankum & HAM, dan Ketua BHP Se-Indonesia serta Kepala UPT Se-Solo Raya.

Sedangkan jumlah peserta sebanyak 48 orang dari unsur BPH Se-Indonesia, Tim Pokja JFT, Pegawai Ditjen AHU dan pegawai BHP Semarang.
(Humas Kanwil Kemenkumham Jateng)

Sumber: https://jateng.kemenkumham.go.id/


Related News


Leave a Comment