Sekjen Kemenkumham Tinjau Asset BHP Semarang di Kawasan Kota Lama udalam rangka rencana revitalisasi, BHP Semarang mengadakan Rakor dengan Disdukcapil se Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan DIY Terkait Bidang Perwalian dan Harta Tak Terurus

» Share | Blog

Ditjen AHU Terus Sempurnakan Naskah Akademik RUU Kepailitan

Bogor - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sambut Perkembangan ekonomi global yang dinilai telah mampu mendorong iklim perekonomian yang kompetitif melalui pemberian kemudahan berusaha atau Ease of Doing Bussines (EoDB), iklim investasi yang kompetitif dinilai sangat penting bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Untuk mengimplementasikan program EoDB diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan akses kepada lembaga usaha maupun perorangan terhadap modal dan sumber pendanaan sebagai upaya mengembangkan dunia usaha.

"Tingginya pendanaan dalam sektor usaha sering menimbulkan permasalahan khususnya mengenai kemampuan pembayaran utang dan penyelesaiannya, kita mendukung program pemerintah melakukan deregulasi peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Kepailitan " kata Ses Ditjen AHU, Danan Purnomo saat membuka FGD di Hotel Harris Sentul, Bogor.(23/08)

Danan menambahkan Focus Group Discussion (FGD) mengenai muatan perubahan atau pembaharuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sangat penting bagi peningkatan pembangunan ekonomi nasional yang menuntut Ditjen AHU bekerja keras dalam ikut mendorong kemudahan berusaha di Indonesia.

"Banyak yang perlu untuk di akomodasi dalam Naskah Akademik ini, seperti Kepailitan Lintas Batas Negara, Kepailitan Perorangan, dan lain sebagainya makanya kita adakan kegitan Focus Group Discussion tentang Kepailitan dan PKPU’’ tambah Danan.

Lebih jauh Danan mengungkapkan Undang-Undang Kepailitan saat ini dalam penyusunan Naskah Akademik oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ,menurutnya banyak yang perlu untuk di akomodasi dalam Naskah Akademik ini, seperti Kepailitan Lintas Batas Negara, Kepailitan Perorangan, dan lain sebagainya makanya kita adakan kegitan Focus Group Discussion tentang Kepailitan dan PKPU.

Pakar kepailitan Ricardo Simanjuntak yang hadir dalam acara itu menerangkan bahwa keadilan dalam UU Kepailitan No. 37/2004 adalah debitor harus melunasi setiap utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan bila debitor gagal melunasi hutangnya tersebut maka akan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

"status kepailitan ini mengakibatkan semua aset dari debitor pailit, dimanapun berada, ditetapkan dalam status sita umum dan kurator akan diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap beodel pailit untuk membayar utang debitor kepada kreditor." Jelas Ricardo.

Misi utama pembangun UU Kepailitan, lanjut Ricardo adalah menstabilkan sistem perekonomian agar pengusaha dalam menjalankan usahanya dalam bisnis yang baik dan benar.

"Perlu menyusun UU Kepailitan yang jernih melihat kepailitan yang mengedepankan iklim bisnis yang baik." Tegas Ricardo.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia Bapak Jamaslin James Purba menegaskan syarat untuk dapat mengajukan Permohonan Pailit diatur pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Kehadiran UU Kepailitan harus memperhatikan kepentingan ekonomi dan bervisi global, maka perlu dibangun sistem hukum kepailitan yang bertujuan membangun sistem perekonomian dengan berbasis kepada kebutuhan pasar ekonomi yang ada mencegah proteksi yang justru dapat menghambat pertumbuhan usaha dan sistem lembaga usaha yang ada.

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih lagi. Debitor harus memiliki dua kreditor atau lebih, sehingga harus ada kreditor lainnya selain dari pada kreditor yang mengajukan permohonan pailit," tutup James.

Sumber: portal.ahu.go.id


Related News


Leave a Comment