Sekjen Kemenkumham Tinjau Asset BHP Semarang di Kawasan Kota Lama udalam rangka rencana revitalisasi, BHP Semarang mengadakan Rakor dengan Disdukcapil se Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan DIY Terkait Bidang Perwalian dan Harta Tak Terurus

» Share | Blog

Rapat Koordinasi Antara Balai Harta Peninggalan Semarang dengan Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah dan

Yogyakarta, 18 sampai dengan 19 Mei 2017, Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pengadilan Negeri se-Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, bertempat di GQ Hotel. Rapat Koordinasi tersebut dalam rangka Terbentuknya Persamaan Persepsi Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan dengan Pengadilan Negeri yang Sinergis Untuk Mewujudkan Kepastian Pelayanan Hukum yang diselenggarakan oleh BHP Semarang.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BHP berpedoman pada Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 29180 Nomor: M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP. BHP merupakan salah satu Unit Pelaksana teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia, terutama di bidang personal right dalam “Mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan-peraturan perundnag-undangan yang berlaku”. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, tugas dan fungsi BHP sekarang ini meliputi:
• Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara terhadap anak dibawah umur
• Pengampu terhadap anak-anak dalam kandungan
• Pengampu Pengawas dari orang-orang dibawah pengampuan
• Pengurus dan penguasa dari kekayaan orang-orang tak hadir
• Pengurus menurut hukum dari boedel yang tidak ada kuasanya
• Kurator dalam kepailitan
• Pembukaan dan pendaftaran surat wasiat
• Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris bagi WNI Keturunan Timur Asing
• Penampung Dana Hasil Transfer dalam hal pengirim asal maupun penerima tidak diketahui
• Sebagai penerima pembayaran jaminan kematian dan jaminan hari tua dari badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, jika tidak mempunyai ahli waris dan tidak membuat surat wasiat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BHP tersebut secara maksimal, BHP Semarang perlu dukungan dan kerjasama dengan instansi terkait, dalam hal ini Pengadilan Negeri, untuk memberikan salinan Putusan/Penetapan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BHP, khususnya mengenai Perwalian, Pengampuan, Ketidakhadiran, Harta Tak Terurus/Tidak ada Kuasanya, dan kepailitan. Namun terkait pemberian salinan Putusan /Penetapan tersebut menemui kendala, karena ada Peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk membayar biaya leges dalam setiap salinan Putusan/Penetapan yang diberikan.

Oleh karenanya untuk mengatasi kendala tersebut, dalam rapat koordinasi disepakati untuk melaksanakan Penandatangan Kesepatan Bersama (Memorandum of Understanding/ MoU) antara Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan juga Penandatangan Kesepatan Bersama (MoU) antara Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terkait pelaksanaan penyampaian salinan putusan/penetapan yang menyatakan bahwa Sekretaris Pengadilan Negeri setempat memberitahukan kepada BHP Semarang tentang adanya Putusan/Penetapan dan BHP Semarang setelah menerima pemberitahuan tersebut segera menindaklanjuti dengan mendatangi Pengadilan Negeri setempat untuk mengambil Salinan Putusan dimaksud.

Dengan disampaikannya salinan Putusan/Penetapan Pengadilan secara optimal, maka pelayanan hukum kepada masyarakat akan dapat dilaksanakan secara optimal pula dalam menunjang tugas dan fungsi Kemenkumham.

 


Related News


Leave a Comment