Sekjen Kemenkumham Tinjau Asset BHP Semarang di Kawasan Kota Lama udalam rangka rencana revitalisasi, BHP Semarang mengadakan Rakor dengan Disdukcapil se Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan DIY Terkait Bidang Perwalian dan Harta Tak Terurus

» Share | Blog

Mewujudkan Sinergi Antara BHP dengan Disdukcapil Terkait Bidang Perwalian dan Harta Tak Terurus

Pada tanggal 8 sampai dengan 9 Agustus 2018, bertempat di Grand Dafam Rohan Bantul, D.I. Yogyakarta, dalam rangka mendukung pelaksaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang, diselenggarakan Rapat Koordinasi antara BHP Semarang dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut, hadir pula sebagai peserta yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi D.I.Yogyakarta, dan perwakilan BHP Jakarta, BHP Surabaya, BHP Medan, dan BHP Makasar.


Acara Rakor tersebut dihadiri juga oleh Aparatur Sipil Negara dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kemenkumham D.I.Yogyakarta, dan Unit Pelaksana Tugas di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta.


Dalam Rakor hadir sebagai narasumber yaitu Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham, Bapak Daulat Pandapotan Silitonga, Kepala Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham, Bapak Dulyono, Kasubdit Fasilitasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian Ditjen Kependududkan dan Pencatatan Sipil kementerian Dalam Negeri, Bapak Sakaria, dan Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Bapak Drs. Budiharjo.


Urgensi dilaksanakannya Rapat Koordinasi tersebut adalah kendala yang dihadapi oleh BHP Semarang berupa Disdukcapil yang tidak lagi mengirim laporan kematian warga kepada BHP. Padahal Disdukcapil merupakan salah satu instansi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BHP terutama dalam hal pengawasan terhadap wali anak dibawah umur dan pengurusan terhadap harta tak terurus. Hal tersebut disebabkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara berbeda terkait penggolongan penduduk. KUHPerdata Perdata sebagai dasar hukum berfungsinya BHP menganut penggolongan penduduk berdasarkan keturunan, yakni Eropa, Golongan Timur Asing, Golongan Tionghoa, dan Pribumi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengenal penggolongan penduduk. UU Aminduk hanya membedakan penduduk pada status kewarganegaraannya, yakni Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Dengan ketiadaan laporan kematian warga, maka BHP sebagai institusi yang mewakili pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum atas hak keperdataan anak dibawah umur dan harta yang tak terurus, tidak dapat melakukan pelayanan hukum sebagaimana mestinya, sehingga bisa menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak keperdataan tersebut.


Kegiatan ini diharapkan nantinya ada sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, agar tidak saling tumpang tindih sehingga hak-hak keperdataan masyarakat terlindungi, adanya sinergi yang merupakan salah satu tata nilai Kemenkumham yaitu kerjasama antara BHP dengan Disdukcapil untuk melindungi hak-hak keperdataan warga Negara, dan terakhir adanya kajian terhadap Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Hukum dan HAM Nomor 471.13/848 A/SJ Nomor M.HH-01.HH.05.05 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas Kemenkumham RI, terkait apakah hak akses terhadap laporan kematian penduduk sudah termasuk ke dalam ruang lingkup MoU tersebut, hal ini dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang.

 Bapak Direktur Perdata Ditjen AHU dan Bapak Kasubdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat PErdata Ditjet AHU menyampaikan PaparanBapak Kasubdit Fasilitasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Bapak Kebid Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Menyampaikan PaparanBerlangsungnya Rapat Kinerja Rapat Koordinasi


Related News


Leave a Comment