Sekjen Kemenkumham Tinjau Asset BHP Semarang di Kawasan Kota Lama udalam rangka rencana revitalisasi, BHP Semarang mengadakan Rakor dengan Disdukcapil se Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan DIY Terkait Bidang Perwalian dan Harta Tak Terurus

» Share | Blog

Upacara Bendera Memperingati HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di BHP Semarang

Semarang, Sabtu, 17 Agustus 2019, tepat pukul 08.00 WIB, seluruh pegawai Balai Harta Peninggalan (BHP)Semarang mengikuti Upacara Bendera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, yang bertempat di halaman depan Kantor BHP Semarang. Pada Upacara Bendera kali ini, seluruh peserta upacara mengenakan pakaian adat dar berbagai daerah di Indonesia, sesuai dengan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Upacara Bendera dipimpin langsung oleh Ketua BHP Semarang, Bapak Aris Ideanto, dan yang bertindak sebagai Komandan Upacara yaitu Bapak Bernardo Da Cruz, salah satu Anggota Teknis Hukum BHP Semarang. Ketua BHP Semarang dalam amanahnya menyampaikan Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 2019. Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, mengutarakan bahwa tema Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini adalah “SDM Unggul Indonesia Maju” ini sangat tepat dengan kondisi bangsa kita saat ini yang sedang mencurahkan semua potensi dan sumber daya menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Faktor Sumber Daya Manusia, menjadi kunci uatam berhasilnya sebuah tujuan organisasi, demikian juga di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu maka pengelolaan ASN dan peningkatan kapasitas SDM telah menjadi perhatian yang lebih prioritas beberapa tahun belakangan ini. Seiiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengamanahkan pengelolaan ASN wajib berdasarkan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, maupun kondisi fisik yang kurang sempurna; dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan sistem merit tersebut. Pada akhir pidato sambutan tersebut, Menteri mengajak kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membuktikan bahwa seluruh ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mampu menjadi insan pengayoman yang unggul dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan di negeri ini.

Setelah upacara berakhir, dilanjutkan dengan pembagian hadiah kepada pegawai yang menjadi pemenang lomba yang diadakan pada tanggal 16 Agustus 2019.

 


Related News


Leave a Comment