Sekjen Kemenkumham Tinjau Asset BHP Semarang di Kawasan Kota Lama udalam rangka rencana revitalisasi, BHP Semarang mengadakan Rakor dengan Disdukcapil se Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan DIY Terkait Bidang Perwalian dan Harta Tak Terurus

» Share | Blog

Sosialisasi UU Kepailitan dan PKPU

Yogyakarta, Balai Harta Peninggalan Semarang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait dengan Peranan Kurator dalam memberikan Perlindungan Hukum kepada Debitor dan Kreditor selama masa Proses Restrukturisasi Utang, pada tanggal 13-14 Agustus 2019, bertempat di Hotel Grand Dafam Rohan, Bantul, D.I. Yogyakarta.

Sekretaris Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemenkumham) Republik Indonesia, Bapak Danan Purnomo, yang berkenan hadir memberikan arahan dan membuka acara, menyampaikan bahwa Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualias SDM salah satunya adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai kepailitan khususnya bagi BHP dimana nantinya hal tersebut berkaitan dengan terbentuknya Jabatan Fungsional Khusus dibidang Kepailitan dan berkaitan dengan penguatan kelembagaan yaitu revisi UU Kepailitan dan Perpres tentang BHP.

Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah yang memberikan sambutan, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta.

Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kepailitan ini diantaranya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Bapak Singgih Budi Prakoso, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham, Bapak Daulat Pandapotan Silitonga, serta Bapak Dr. Ricardo Simanjuntak dan Dr. Jimmy Simanjuntak, yang merupakan anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).

Adapun yang diundang menjadi peserta diantaranya pegawai BHP se-Indonesia, pegawai Ditjen AHU, pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta, Kalangan Akademisi dari Universitas di Yogyakarta, dan anggota AKPI wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

“Salah satu indikator untuk meningkatan kemudahan berusaha adalah penyelesaian kepailitan, oleh karena itu pada rencana 2020, RUU Kepailitan menjadi prolegnas, naskah akademik sudah selesai,” Bapak Danan Purnomo dalam arahannya.

Kedepannya, diharapkan BHP dapat menjadi Pengurus dalam PKPU karena antara PKPU dengan Kepailitan mempunyai kesamaan. Hal ini perlu diajukan dan diusulkan dalam revisi UU Kepailitan.


Related News


Leave a Comment